poles.id – Gerakan Stop Killing Games mencapai tonggak penting setelah RUU yang melindungi video game dari penarikan secara online berhasil lolos dalam pemungutan suara di Majelis Negara Bagian California. RUU tersebut, yang dikenal sebagai AB-1921 atau Protect Our Games Act, disetujui dengan suara 43-16, menunjukkan dukungan luas dari anggota majelis.
Dalam video yang dipublikasikan oleh Anggota Majelis Negara Bagian California, Chris Ward, di saluran YouTube Stop Killing Games, dikabarkan bahwa dukungan terhadap RUU ini terdiri dari mayoritas anggota Partai Demokrat dan beberapa suara dari Partai Republik. Namun, terdapat penolakan yang signifikan, dengan satu anggota Demokrat dan 15 anggota Republik menolak RUU ini. Dengan lolosnya RUU ini, gerakan Stop Killing Games semakin diperkuat sebagai upaya untuk memperjuangkan pelestarian video game.
Detail RUU AB-1921
RUU AB-1921 akan mengharuskan perusahaan game memberikan pemberitahuan 60 hari sebelum menghentikan dukungan untuk game yang bergantung pada server. Selain itu, perusahaan diharapkan menyediakan alternatif bagi pemilik game untuk tetap bisa bermain, atau mengembalikan dana mereka. Salah satu alternatif yang mungkin ditawarkan adalah penyediaan server komunitas atau akses offline untuk game yang terdampak.
Chris Ward menjelaskan bahwa ide di balik RUU ini berasal dari seorang konstituen di San Diego yang merasa kesal ketika game yang baru dibeli tiba-tiba tidak dapat diakses. Ia mendorong para gamer dan pengembang di California untuk menghubungi senator mereka guna menyampaikan pentingnya RUU ini bagi perlindungan konsumen.
Sejarah dan Tujuan Gerakan
Gerakan Stop Killing Games berawal dari kekhawatiran gamers terhadap kebijakan perusahaan game yang sering kali menghentikan dukungan untuk game, membiarkan pemain tanpa akses terhadap pengalaman yang telah mereka beli. Aktivis YouTuber, Ross Scott, memulai gerakan ini pada April 2024 setelah Ubisoft mengumumkan penutupan layanan untuk salah satu game open-world mereka, The Crew. Tujuan utama gerakan ini adalah memastikan semua game, baik yang populer maupun yang kurang dikenal, tetap dapat diakses oleh pemain.
Sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas, Stop Killing Games telah mengumpulkan lebih dari 1 juta tanda tangan untuk petisi di Eropa, yang bertujuan untuk mengadvokasi perlindungan game. Politisi Eropa telah mulai mempertimbangkan tujuan ini, dan diperkirakan akan memberikan respon dalam waktu dekat.
Dampak Perkembangan ini
Lolosnya RUU ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi industri game dan perlindungan konsumen. Banyak gamer yang merasa bahwa akses terhadap game yang telah mereka beli harus dilindungi, mengingat banyaknya game yang ditarik dari pasaran serta server yang ditutup tanpa peringatan. Situasi ini menimbulkan rasa frustrasi di kalangan gamer, karena menghalangi mereka mendapatkan pengalaman yang telah dibayarkan.
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa perusahaan game lain juga telah mengumumkan penarikan game mereka, menambah kekhawatiran di kalangan komunitas gamer. Misalnya, Sony baru-baru ini mengumumkan penutupan server untuk Destruction AllStars, sementara publisher 2K juga mengumumkan penutupan fungsi online untuk Lego 2K Drive. Hal ini semakin memperkuat alasan di balik perlunya perlindungan yang diusulkan dalam RUU AB-1921.
Kesimpulan
Melalui langkah-langkah konkret seperti RUU AB-1921, gerakan Stop Killing Games memperlihatkan komitmennya dalam memperjuangkan hak gamer dan memastikan bahwa game yang telah dibeli dapat diakses meski dukungan dari publisher dihentikan. Meskipun jalan ke depan masih panjang dan banyak yang perlu dilakukan, perkembangan ini menunjukkan bahwa suara konsumen mulai didengar di ranah legislatif. Dengan adanya dukungan yang kuat dari masyarakat dan legislatif, harapan untuk perlindungan yang lebih baik bagi gamer semakin mendekati kenyataan.